KabarMu — Tata kelola kemasjidan kembali mendapat sorotan tajam. Dalam pengarahannya pada Pembukaan Pelatihan Manajemen Masjid, yang berlangsung di Masjid Al-Manar Sepanjang, Ahad (30/8), Dr. H. Badarman, M.A selaku Wakil Ketua PCM Sepanajang yang mebidangi Majelis Tabligh, Dakwah Komunitas, dan Pemberdayaan Ranting, menegaskan pentingnya pembaruan niat dan profesionalisme pengelolaan tempat ibadah. Menurutnya, konflik kepengurusan yang kerap melanda takmir masjid bermula dari pergeseran niat dan tiadanya sistem kaderisasi yang terstruktur.
“Niat pengelolaan masjid harus benar-benar diluruskan, hanya demi li-i’la’i kalimatillah. Jika niat murni untuk kalimat Allah, tidak ada lagi kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan kelompok, dan seluruh konflik internal otomatis selesai,” tegas Dr. Badarman.
Namun, lurusnya niat saja tak lantas menyelesaikan sengkarut manajemen jika tidak diimbangi dengan keilmuan. Badarman secara khusus mendorong para pengurus masjid untuk aktif mempelajari literatur manajemen konflik modern agar setiap riak perbedaan pendapat di tubuh takmir dapat diselesaikan secara konstruktif dan sistematis.
Kaderisasi Terukur dan Standar KTA
Salah satu poin krusial yang digarisbawahi oleh pria yang kerap dipanggil Ustadz Badarman adalah profil ideal seorang takmir. Ia menekankan bahwa takmir masjid idealnya diisi oleh kader-kader terlatih yang telah melalui penggodokan di organisasi otonom (ortom), seperti Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Tapak Suci, Hizbul Wathan (HW), Pemuda Muhammadiyah, hingga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).
Bagi takmir yang tidak berlatar belakang kader ortom, Badarman menetapkan ambang batas minimal: kepemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA). Keberadaan KTA dianggap vital karena mengikat secara moril maupun organisatoris melalui dua kewajiban utama dan satu hak:
- Menjaga Almamater Persyarikatan: Menjaga nama baik, konsistensi ideologi, serta garis kebijakan organisasi. Badarman melontarkan kritik keras terhadap pengurus yang memiliki KTA namun masih bersikap tidak konsisten di luar ajaran persyarikatan. “Punya KTA kok ikut tahlilan kanan-kiri, itu tidak pas. Tidak menjaga almamater,” selorohnya secara tegas.
- Disiplin Iuran SWO (Sumbangan Wajib Organisasi): Menunaikan kewajiban finansial organisasi sebesar Rp25.000 melalui bendahara ranting sebagai bentuk komitmen dan dukungan nyata pembangunan persyarikatan.
Instruksi ini diteruskan secara langsung kepada Pimpinan Cabang/Ranting (PCM/PRM) untuk segera melakukan pendataan menyeluruh (sensus) terhadap seluruh takmir masjid di wilayah masing-masing guna memastikan kepemilikan KTA dan kepatuhan iuran tersebut.
Formula Kepemimpinan: Bener, Pinter, Banter
Untuk mewujudkan pemakmuran masjid yang progresif, Dr. H. Badarman merumuskan tiga kriteria utama yang wajib dimiliki oleh setiap kader takmir masjid, yang ia sebut sebagai kualifikasi 3B:
| Kriteria Kader | Indikator Pengelolaan |
| 1. Bener (Integritas) | Memiliki niat yang lurus, patuh pada aturan syariat dan persyarikatan, serta teruji secara moral. Ini merupakan fondasi paling mendasar sebelum keahlian lain diterapkan. |
| 2. Pinter (Kapabilitas) | Memiliki wawasan manajemen dan keilmuan yang memadai. Kecerdasan dan strategi pengelolaan dapat dilatih dan disesuaikan melalui pelatihan berkesinambungan. |
| 3. Banter (Akselerasi) | Memiliki etos kerja cepat dan responsif. Banter dalam mengelola aset, mencari pendanaan, menyusun program dakwah, hingga seleksi imam serta penceramah yang berkompeten. |
Badarman menyoroti bahwa takmir tidak boleh lambat dalam mengambil keputusan. Kecepatan (banter) dalam merespons kebutuhan jamaah dan penyusunan jadwal ibadah—termasuk memastikan kualifikasi imam dan penceramah yang terverifikasi—menjadi kunci utama kemakmuran masjid di era modern.
Menutup pidatonya, Dr. Badarman berharap agar materi yang disampaikan dalam pelatihan tidak sekadar menjadi wacana, melainkan dibawa pulang dan diterapkan secara konkret di masjid masing-masing setelah melalui sesi dialog dan kajian mendalam. (MZB)