KabarMu – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sedang mempersiapkan konsolidasi nasional untuk membahas pengelolaan izin tambang yang ditawarkan oleh pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Konsolidasi nasional ini direncanakan akan berlangsung pada 27-28 Juli 2024 di Universitas Aisyiyah Jogjakarta.
Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa keputusan resmi mengenai pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah akan diumumkan setelah pelaksanaan konsolidasi nasional tersebut. “Keputusan resmi pengelolaan tambang oleh PP Muhammadiyah akan disampaikan secara resmi setelah Konsolidasi Nasional yang Insya Allah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Jogjakarta,” ujar Abdul Mu’ti dalam keterangannya pada Kamis (25/7).
Saat ini, Muhammadiyah belum secara resmi memutuskan apakah akan menerima atau menolak izin tambang dari pemerintah. Dikutip dari Jawapos.com, Ketua PP Muhammadiyah, Dahlan Rais, menjelaskan bahwa dalam rapat pleno yang telah digelar sebelumnya, belum ada keputusan pasti terkait penerimaan atau penolakan izin usaha pertambangan (IUP) tersebut.
“Tidak ada keputusan resmi yang diambil dalam rapat pleno. Saya hadir di rapatnya, setahu saya kok belum diputuskan, palu belum di ketok ‘diterima, tok tok’ gitu. Tapi ada kecenderungan setidaknya, kecenderungan menerima,” jelas Dahlan Rais.
Dahlan juga menambahkan bahwa perbedaan pandangan masih terjadi di kalangan internal pengurus Muhammadiyah mengenai persoalan izin tambang ini. “Kan macam-macam orang menyikapi. Ada yang setuju. Ada yang tak setuju disampaikan. Dan ada beberapa yang diam,” tambah Dahlan.
Oleh karena itu, PP Muhammadiyah berencana menggelar rapat pleno yang diperluas dengan melibatkan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) dari seluruh Indonesia di Universitas Aisyiyah Jogjakarta pada akhir pekan ini. Rapat ini diharapkan dapat memberikan sinyal mengenai keputusan Muhammadiyah terkait izin tambang bagi ormas keagamaan.
“Sinyal-sinyal terkait bagaimana keputusan Muhammadiyah terkait izin tambang bagi ormas keagamaan kemungkinan bakal terlihat dalam forum tersebut. Barang kali disitu sinyalnya (keputusan Muhammadiyah),” pungkas Dahlan.
Konsolidasi ini dianggap sebagai langkah penting bagi Muhammadiyah dalam menentukan arah kebijakan organisasi terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan peran ormas keagamaan dalam pembangunan nasional. Masyarakat luas dan para anggota Muhammadiyah tentu menantikan hasil dari pertemuan ini, yang akan menjadi penentu bagi sikap resmi Muhammadiyah dalam menerima atau menolak tawaran pengelolaan tambang dari pemerintah.
Keputusan ini diharapkan dapat mencerminkan semangat kebersamaan dan kepentingan umat dalam mengelola sumber daya alam demi kemaslahatan bersama, sejalan dengan prinsip dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh Muhammadiyah sebagai ormas Islam terkemuka di Indonesia.
