KabarMu – Persyarikatan Muhammadiyah kembali menunjukkan kiprah strategisnya dalam membangun kemandirian umat. Setelah sukses mengelola ribuan lembaga pendidikan, rumah sakit, dan institusi sosial, kini Muhammadiyah tengah mempersiapkan peluncuran Bank Syariah Muhammadiyah (BSM)—sebuah bank umum syariah yang akan menjadi pemain baru dalam industri perbankan syariah nasional.
Meski secara penamaan Bank Syariah Muhammadiyah ini belum diresmikan, namun konsep dan gagasan besarnya sudah lama dibangun. Keinginan untuk menghadirkan lembaga keuangan syariah milik persyarikatan ini telah menjadi wacana strategis sejak beberapa tahun terakhir, seiring berkembangnya aset dan ekosistem Muhammadiyah di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
Bukan Sekadar Bank, Ini Langkah Transformasi
Ketua Bidang Ekonomi PP Muhammadiyah, Mukhaer Pakkanna, menegaskan bahwa pendirian BSM bukan hasil merger, melainkan transformasi dari salah satu Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) yang telah dimiliki Muhammadiyah. Dalam hal ini, BPRS milik Uhamka (Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA) menjadi cikal bakal atau “cangkang” yang ditingkatkan statusnya menjadi bank umum syariah kategori buku 1.
“Jadi yang diambil itu BPRS-nya Uhamka, ditransformasi menjadi buku 1 dan seterusnya. Itu yang ditransformasi dan sudah disetujui OJK. Satu yang diambil, jadi bukan merger,” jelas Mukhaer, Sabtu (28/6/2025).
Muhammadiyah sendiri diketahui memiliki sedikitnya 17 BPRS yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Model transformasi ini dipilih karena proses merger penuh dianggap terlalu kompleks. BPRS lainnya akan bergabung sebagai pemegang saham dalam entitas baru BSM, dengan BPRS Matahari Artha Daya menjadi magnet penggabungan.
Kesiapan Modal dan Dukungan Kelembagaan
Untuk dapat beroperasi sebagai bank umum, BSM harus memenuhi modal inti minimum sebesar Rp100 miliar untuk kategori buku 1. Dalam jangka panjang, Muhammadiyah menargetkan untuk naik kelas menjadi bank kategori buku 4, yang mensyaratkan modal inti minimal Rp1 triliun.
Namun, kebutuhan modal bukan tantangan berat. Muhammadiyah telah lama dikenal sebagai organisasi Islam dengan kekuatan ekonomi besar. Saat menjabat sebagai Ketua Bidang Ekonomi PP Muhammadiyah, Buya Anwar Abbas pada 2020 mengungkap bahwa total aset organisasi ini diperkirakan mencapai Rp400 triliun, tersebar dalam bentuk dana tunai, tanah, bangunan, kendaraan, hingga lembaga usaha dan amal.
Aset tersebut didukung oleh ekosistem Muhammadiyah yang luas:
-
170 Perguruan Tinggi
-
400 Rumah Sakit
-
340 Pesantren
-
Sekitar 28.000 Lembaga Pendidikan
Jaringan ini bukan hanya menjadi potensi besar dalam penempatan dana, tetapi juga pangsa pasar alami untuk pengembangan bisnis perbankan syariah yang berbasis komunitas.
OJK: Izin Segera Terbit
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, memastikan bahwa proses perizinan pendirian bank milik Muhammadiyah sudah berada di tahap akhir.
“Iya sudah (diproses). Iya, kayaknya sudah mau keluar (izinnya) ini, nggak lama lagi. Mungkin sebulan ini lah saya kira sudah keluar,” ujarnya, Sabtu (29/6/2025).
Dian juga menjelaskan bahwa entitas BSM ini akan diawali dari pendirian BPRS prototipe, dan Muhammadiyah masih mempertimbangkan apakah akan mengembangkan bank tersebut sebagai institusi komersial terbuka (open loop) atau terbatas pada ekosistem internal (close loop).
“Jadi sedang mereka pikirkan [model bisnisnya], tergantung bagaimana keunikan-keunikan organisasi. Muhammadiyah itu punya keunikan organisasi sendiri,” kata Dian.
Menuju Ekosistem Keuangan Umat
Dengan kehadiran Bank Syariah Muhammadiyah, peta persaingan di industri perbankan syariah nasional dipastikan semakin dinamis. Selain Bank Syariah Indonesia (BSI) yang masih dominan, juga tengah bersiap BTN Syariah yang akan dipisah menjadi entitas sendiri. Kehadiran BSM diharapkan memberi pilihan baru bagi masyarakat dan memperkuat ekosistem keuangan syariah yang inklusif dan berbasis nilai-nilai Islam.
Lebih dari sekadar bank, BSM adalah simbol langkah nyata Muhammadiyah dalam membangun kemandirian ekonomi umat, memanfaatkan kekuatan institusional untuk menghadirkan solusi keuangan yang adil, berkelanjutan, dan maslahat.