KabarMu – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, dikutip dari muhammadiyah.or.id, mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mewaspadai segala tindakan yang mengarah pada kekerasan dan perbuatan yang dapat meruntuhkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hal itu disampaikan Haedar usai menghadiri pertemuan 16 ormas Islam dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/8/2025). Pertemuan tersebut berlangsung sekitar tiga jam dengan suasana yang dinilai terbuka dan konstruktif.
“Kami selama 3 jam tadi berdialog dan kami juga memberi masukan dan pandangan. Pak Presiden begitu terbuka,” ujar Haedar.
Baca Juga: PP Muhammadiyah Serukan Dialog dan Kedamaian di Tengah Aksi Massa Terkini
Menurut Haedar, forum itu menjadi sarana penting untuk menyampaikan aspirasi umat secara langsung. Ia menekankan bahwa ormas Islam memiliki peran vital dalam menjaga persatuan bangsa, baik melalui kontribusi pemikiran maupun kerja sama nyata antar komponen bangsa.
“Kami memahami aspirasi dan demokrasi, tetapi hendaknya kami yakin seluruh rakyat Indonesia dapat memanfaatkan demokrasi dengan penuh pertanggungjawaban dan keadaban, dan mewaspadai tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang membawa pada kekerasan dan perbuatan-perbuatan yang meruntuhkan keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia,” jelasnya.
Haedar juga menegaskan bahwa kekuatan ormas Islam tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang bangsa ini, baik saat perjuangan kemerdekaan maupun setelahnya.
“Kami punya pandangan yang sama bahwa kita kekuatan ormas Islam sebagai kekuatan yang punya sejarah yang panjang di republik ini, dalam kemerdekaan dan pasca-kemerdekaan, memahami betul, menghayati betul bahwa persatuan, keutuhan, dan masa depan bangsa itu perlu kita jaga bersama,” tegas Haedar.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar demokrasi dikelola secara dewasa. Perbedaan aspirasi harus ditempatkan dalam bingkai keadaban, bukan pertentangan destruktif.
Dalam pertemuan tersebut hadir ketua umum dan sekretaris jenderal dari 16 ormas Islam, antara lain PBNU, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Al-Irsyad, Pelajar Islam Indonesia (PII), Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII), dan lainnya. Turut hadir pula Ketua MPR serta Kepala BIN.